Warga Ramai di Jalan Oling Masuk Tambang Batu Bara PT.MSJ di Kutai Karta Negara

foto : Warga pemilik lahan bentangkan spanduk

Bontang – Media-megapolitan – Kutai Kartanegara Kalimantan Timur lokasi tambang Batu Bara ( PT. Mahakam Sumber Jaya ( PT. MSJ ) Tim Kuasa Hukum AWI hari ini tepatnya Senin 20 November 2021 bersama Warga yang korban tergusur lahan dan tanamannya dirusak dan tidak dibayar mereka menunggu anggota DPRI Komisi 7 karena warga melihat jadwal dinas DPRI tersebut akan menuju ke tambang PT.MSJ. Yang banyak masalahnya dengan Warga soal pembayaran lahan. Ternyata Jadwal jam 18.00 anggota DPRI tersebut tidak muncul,  Dalam wawancawa tim Advokasi Hukum AWI Dengan Warga, mereka hanya ingin menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRI yang lagi melakukan kunjungan kerja tapi DPRI nya tidak datang warga mengalami kecewa bahwa tindakan PT.MSJ di Kutai Karta Negara sangatlah kejam dimana banyak warga digusur lahannya bersama tanaman dirusak sebelum ada kesepakatan dari warga, kejadian penggusuran paksa selalu dikawal oleh aparat baik dari TNI Baik dari Kepolisian Kalimantan Timur.

Media-megapolitan mewawancarai tim Advokasi Hukum AWI sebagai yang dikuasakan oleh Kelompok BAKRI  saya dikenal kelompok Bakri bersama 24 orang, lokasi warga di Impentarisasi tahun 2014 oleh Tim Kecamatan Marangkayu inventarisasi tanam tumbuh dan bangunan atas perintah PT MSJ Kutai Karta Negara dan  sudah dikeluarkan nilainya oleh tim Kecamatan Marang Kayu tapi tidak dibayar sampai hari ini bahkan lahan tersebut digusur paksa bersama tanaman dirusak  dengan memakai alat berat Doser Eksa dalam pengawalan TNI dan Polri padahal lokasi warga tersebut belum dibayar.

foto : warga menunggu kunjungan anggota DPR ke PT.MSJ.

Saya datang di kecamatan Marangkayu dan minta solusi agar kelompok kami dibayar oleh PT.MSJ. ,di Kutai Karta Negara saya bersama teman 24 orang teman, rapat bersama pihak PT.MSJ, Dinas Kehutanan Provinsi dihadiri Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dan daerah dan juga Camat Marangkayu bersama Staf nya, kesepakatan rapat tersebut pihak PT.MSJ. Berkomitmen siap menyelesaikan pembayaran  kelompok Bakri sesuai catatan impentarisasi tanam tumbuh kelompok Bakri bersama Pondok. Kelompok Bakri bersama Camat Marangkayu meminta kepada warga agar pondok dibongkar dan jangan menghalangi aktifitas PT.MSJ. Dan saya selaku Camat Marangkayu jadi jaminan kepada PT.MSJ. kalau tidak dibayar, namun jaminan Camat Marangkayu tersebut tidak dipertanggung jawabkan, saya melaporkan tindakan PT.MSJ ke Kapolda Kalimantan Timur dan sampai hari ini belum ada kepastiannya.

FOTO : lokasi lahan warga yang digusur PT. MSJ

Bapak Suhardi dalam wawancara Tim Advokasi Hukum AWI Lahan saya diinventarisasi tahun 2018. dan sudah tergusur tanamannya sudah produksi luas lebih kurang 4 ha terahir saya ditawari oleh Kecamatan Marangkayu dengan nilai Sembilan ratus juta rupiah namun saya masih piker-pikir ternyata saya datang di Kecamatan Marangkayu ternyata hanya nilai 500 juta saya mau dibayarkan dan sampai hari ni belum selesai pembayarannya juga, padahal sesuai arahan Bapak Presidan RI di Rapat terbatas tentang percepatan penyelesaian masalah pertanahan dikantor Presiden pada tanggal 3 mei 2019 Presiden menegaskan meminta agar kasus-kasus sengketa tanah yang melibatkan rakyat dan swasta harus segera diselesaikan konsesi swasta yang berada dilahan masyarakat beri kepastian hukum kepada masyarakat dan apabila tidak patuh cabut konsesinya, itu penegasan Bapak Presiden, Demikian penegasan tim Advokasi AWI

( Bakri / Megapolitan )

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*