TANYA LPJ DIANCAM TEMBAK

Bendahara Desa Gunakan Ilmu Koboi

Kalbar- Media-megapolitan– Arogansi Bendes muncul seketika. Izin konfirmasi dan mohon   Materi LPJ dijawab ancaman. Polres Ketapang sebagai penerima laporan masih jalan ditempat. Puluhan wartawan dibawah bendera aliansi siap desak Polda Kalbar.

Korban yang sudah malang melintang di dunia jurnalis mengatakan awalnya saya meminta materi LPJ lewat surat permohonan sekaligus konfirmasi pemberitaan pembangunan didesa tersebut. Namun Sukimin, Bendahara Desa Kampar Sebomban justru marah lantang dan  merobek robek surat tadi sambil mengeluarkan nada ancaman.

” Mana KTP Dan KTA kamu. Tidak usah Poto Poto, cepat hapus kalau tidak ku hempaskan HP mu. Jangan macam macam disini, kau ku adat dan kutembak nanti, ” ucap Budi Gautama, kord  pemberitaan koran KPK Kalbar, seraya mencontohkan omongan pelaku.

Merasa profesi jurnalis di remehkan, Budi yang kini duduk dipengurus pusat Aliansi Wartawan Indonesia ( AWI ) langsung melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ini ke Polres Kabupaten Ketapang, sesuai dengan surat tanda penerimaan laporan tanggal 09 Agustus 2021 yang ditanda tangani AIPDA Sulasmi. ” Saya berharap kasus pelecehan terhadap wartawan diproses secara hukum, ” pintanya tegas.

Namun, setelah ditunggu 2 dua minggu, terbukti tindakan Polres Ketapang masih jalan ditempat.  Melihat kondisi itu, tanpa pikir 19 kali, akhirnya pada tanggal 23 Agustus 2021, Budi Gautama resmi mengadukan pristiwa yang sangat memalukan ini ke Polda Kalimantan Barat. ” Inikan wujudnya pidana dan pelanggaran terhadap Undang Undang Pers, kok pihak Polres Ketapang adem adem saja alias stagnan. Nah mudah mudahan dengan laporan kedua ini, Polda Kalbar sebagai mitra wartawan bisa mengambil langkah langkah hukum secara cepat, ” pintanya sambil menambahkan kami sudah siapkan pengacara untuk menangani kasus ini dipengadilan.

Dilain sisi, Agus, wartawan mingguan Jakarta, malah curiga terhadap aset yang dimiliki oleh perangkat desa stempat mengingat wilayah tersebut dipenuhi oleh perusahan sawit maupun pertambangan. ” Bisa saja karna takut job nya diketahui  oleh wartawan, yang selama ini tertutup, jadi mereka sengaja over akting, mengeruhkan suasana alias mengalihkan permasalahan ke hal hal diluar nalar sebagai orang pintar didesa tersebut. Tetapi polisi tidak bodoh Lo, ” ujar Agus

Irno Budi Kiswoyo ( ketua DPP AWI )

Menyikapi Tindakan Arogan Aparat  Desa  Terhadap Jurnalis  ketua  DPP AWI : IRNO KISWOYO, SE.MH. memberikan tanggapan

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan tidak lepas dari kode etik jurnalistik dan norma-norma kewartawanan dimanapun ia bertugas liputan.

Saya Irno Budi Kiswoyo, SE., MH, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Wartawan Indonesia ( AWI ) sangat menyesalkan tindakan oknom perangkat desa Kampar Sebomban yang arogan tanpa memandang bahwa wartawan melaksanakan fungsinya sebagai kontrol sosial dengan berpedoman pada UU No. 40 tahun 1999 tentang PERS.

Untuk itu saya atas nama insan Pers mohon Pihak kepolisian setempat untuk segera menindaklanjuti secara tuntas tanpa intervensi.

Semoga hal ini menjadi perekat kerjasama kemitraan antara Pers dan Polri, tutup Irno Budi KIswoyo SE.MH. Selaku ketua DPP AWI

Ketika Media megapolitan Konfirmasi kepada H. Abd Fi’lih selaku Ketua DPD AWI Kalbar melalui What shap ( WA) mengatakan, Sy dan selaku jajaran media yg ada di DPD AWI kalbar.menyayang kan dan mengecam keras juga sangat kecewa atas tindakan dan perilaku oknum tersebut kepda awak media.perlakuan yg kurang pantas di lakukan oleh seorang perangkat  desa.padahal telah tertuang di UU pers no 40 tahun 1999 kewenangan  awak media sebagai Jurnalis dan Abd.Fi’li berharap supaya tidak menjadi preseden buruk bagi nilai-nilai Hukum hususnya di Kalimantan Barat saya berharap  pihak aparat Hukum  agar secepatnya memproses kasus ini, demikian  ABD FI’LIH Ketua DPD AWI Kalbar

Media – megapolitan melakukan Wawancara Via WA dengan Pengamat Hukum Bapak Yayat Darmawi,SH,MH  mengatakan : Berangkat dari masalah tumpang tindihnya hukum Adat yang digunakan oleh Kades Kampar Sebomban dibuat untuk mensangsi saudara Budi adalah Pengalihan Asumsi Hukum Pidana ( KUHP dan UU Pers ) saja, dimana agar bendahara Desa Kampar Sebomban tersebut  terbebaskan dari jeratan Hukum Positive maka Yayat Darmawi SE, SH, MH angkat bicara dan tidak membenarkan serta mengatakan bahwa Penerapan Hukum Adat yang dilakukan atas Hukum Positive tidak tepat dimasalah ini karena Posisi masalah ini adalah Porsinya hukum positive dimana Posisi hukumnya lebih tinggi daripada hukum Adat karena Unsurnya sudah mengarah pada Pidana Umum yang dampak Perbuatannya bersifat Tidak Menyenangkan dan Ancamanannya Membahayakan Nyawa orang lain ( Profesi wartawan ), maka yayat tidak membenarkan dialihkannya penyelesaian masalah ini menggunakan hukum adat ( Norma Kesusilaan ) dikarenakan Masalah penyelesaian hukumnya sudah menggunakan Acuan Hukum Positive atau Hukum Publik.

Yayat Darmawi SE,SH,MH Koordinator Lembaga TINDAK Indonesia yang juga Ketua DPD Koalisi Wartawan Rangking Indonesia Propinsi Kalimantan ( KWRI ) mengatakan bahwa Sangat Mengecam Perbuatan Melawan Hukum dengan Ancaman seorang yang bersifat tidak Menyenangkan orang lain dilakukan oleh Bendahara Desa Kampar Sebomban terhadap Profesi seseorang Yang bersifat membahayakan nyawa orang lain dan hal ini dapat di kategorikan sudah Mempunyai Motive atau ( Meansrea ) Merencanakan akan menghilangkan nyawa orang lain yang sedang bertugas sebagai Profesi wartawan.

Yayat juga meminta pihak kepolisian untuk gerak cepat dalam meresponsive gejala awal yang apabila di biarkan tanpa di proses secara hukum maka akan membahayakan profesi wartawan lainnya, terutama dalam hal ini wartawan yang  secara langsung terjun kelapangan guna memvalidkan data terkait dengan adanya dugaan Kecurangan DD penggunaan dan ADD dari hasil laporan masyarakat, dimana kegiatan singkronisasi ini harus dilakukan oleh Wartawan yang Mengumpulkan Bukti Hukum agar supaya balance nya pemberitaan sesuai anjuran UU Pers, kata Yayat.

Dalam waktu yang sama  Ketua Umum Bain HAM. RI Kalbar SYAFFUDIN berpendapat, Tanggapan saya selaku ketua umum Bain HAM RI Kalbar , saya sangat  menyayangkan bahasa oknum staf  desa yang sangat arogan dan tidak beretika , di dalam suatu pemerintahan , apa lagi staf desa itu termasuk orng pemeritahan khusus di desa yang sebagai perangkat desa  , seharus nya sebagai perangkat desa beliau harus  berterima kasih atas temuan yg di kompirmasi ,untuk di klarafikasi , jadi sangat membantu untuk pembangunan desa yang transparan dan agar TDK menyalahi aturan , apa lagi wartawan juga punya  UU pers no 40 tahun 1999 sudah jelas barang siapa yang menghalang halangi wartawan dalam menjalan tugas ,maka akan di denda 200 juta dan di kurung selama 2 tahun , dan UU no 14 tahun 2008 tentang kertebukan publik , kalau mengenai hukum adat , itu hak suatu desa atau wilayah masing masing desa  ,namun ini beda kasus nya , artinya ini wewenang pihak penegak hukum untuk menangani nya kalau di laporkan  , itu pun kalau emg ada temuan Tipikor nya , dan bahasa mengancam wartawan ancaman juga termasuk hukum pidana , bukan hukum adat ,jadi kalau seorang pemimpin yang SDM nya rendah maka , setiap keputusan yang di ambil selalu berlawan, tutur Syaffudin

( Red/tim )

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*