MENGAPA PARTAI GARUDA NUSANTARA HADIR….?

https://megapolitan.org/2021/08/14/diskominfo-kapuas-bagikan-leaflet-peraturan-ppkm-level-4-dibeberapa-titik-ruas-jalan-guna-pencegahan-covid-19/

Jakarta-Media Megapolitan- Kalau kita membuka lembaran sejarah, bangsa Indonesia seperti tak henti-hentinya bergulir dari satu belenggu ke belenggu yang lain. Dari rezim Orde Lama kita bergulir ke rezim Orde Baru, dan kini kita tengah mengambang dalam masa reformasi setengah hati. Krisis berkepanjangan yang melanda bangsa ini telah membongkar keadaan Indonesia yang sesungguhnya, berupa borok-borok yang selama ini terpendam dalam kosmetik pembangunan.

Problematika yang dihadapi bangsa kita begitu kompleks. Penyelesaiannya tidak akan ditemukan dengan mencari-cari kambing hitam atau dengan manuver-manuver politik untuk mengalihkan persoalan, atau dengan cara lainya. Akar persoalan yang membelit bangsa Indonesia terletak pada penguasa yang korup, lalim dan senang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinip-prinsip moralitas.

Berangkat dari hal itu, apa yang terjadi kemudian bukanlah kisah Allah yang bosan, lalu murka dan menjatuhkan hukuman seperti yang ditembangkan oleh Ebiet. G. Ade sekian tahun silam. Tidak. Allah telah menjadikan alam semesta lengkap dengan tatanan hukum moral. Sebagai hukum, ia bersifat mutlak dan bekerja secara otomatis, terkadang di luar nalar kita.

Bila kita ingin melihat reformasi yang substansial dalam kehidupan bangsa ini, maka kita perlu melakukan perubahan sampai ke “sebelah dalam”. Kita harus berani berhadapan dengan persoalan-persoalan yang mendera landasan moral kita. Moralitas berbicara tentang “kebenaran yang sesungguhnya.” Moralitas melampaui legalitas dan meresap ke segenap aspek kehidupan kita.

Para penguasa bisa saja mengeluarkan produk hukum untuk melegitimasi tindakannya. Namun pertanyannya kemudian,  bermoralkah itu ? Hal ini terpulang pada pilihan kita masing-masing. Kita bisa terputus-putus dan tidak konsisten dalam mewujudkan reformasi, atau  pura-pura mewujudkannya dan akhirnya tewas terkapar di padang gurun status quo, atau bergerak dengan spirit yang lain memasuki alam perubahan yang didambakan.

Pemerintahan era reformasi diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi harus di sadari pula bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dibebankan kepada pemerintah dan memang bukan tanggung jawab dan wewenang pemerintah. Dalam konteks ini, pertanyaannya adalah sumbangan apakah yang bisa diberikan oleh rakyat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?

John F Kennedy, Presiden ke 35 Amerika Serikat, pernah berkata, “jangan bertanya apa yang bisa negara berikan kepada saya?” Tetapi bertanyalah, “apa yang bisa saya berikan untuk negara?” Dalam hal ini, rakyat memiliki berkapasitas menjadi tiang penopang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi republik tercinta ini.

Dewan Perwakilan Rakyat, baik ditingkat pusat maupun daerah, harus mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, menghasilkan produk-produk hukum yang memihak kepada rakyat, sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodasi dan kisah wakil rakyat yang tidur waktu sidang soal rakyat dalam lagu yang ditembangkan oleh Iwan Fals tidak terus-menerus menjadi kenyataan pahit bagi pemilih.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan penjelmaan dari rakyat harus mengemban amanah sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas dengan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya memprioritaskan kepentingan pribadi dan partai politik.

Dalam tatanan masyarakat demokratis, saling pengertian dan toleransi antar kelompok masyarakat serta adanya upaya mengakomodasi berbagai golongan adalah kaharusan. Hal ini perlu diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja yang tepat, yang memungkinkan kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan beragama dan kemerdekaan-kemerdekaan dasar lainnya dilindungi oleh perundangan dan hukum yang berlaku.

Pemerintah perlu menegakkan supremasi hukum berdasarkan landasan moral yang kokoh. Pemerintah tidak perlu mendikte moralitas dengan ketaatan hukum, karena moralitas berbicara tentang melakukan apa yang benar. Peradaban yang tidak berdasarkan hukum akan terperosok kedalam despotisme dan tirani. Namun peradaban yang tidak sanggup mengarahkan rakyatnya  untuk hidup menurut moralitas akan membuat rakyatnya  kehilangan kemanusiaannya dan kehilangan potensinya untuk mencapai kebesaran yang sesungguhnya.

Angin demokrasi yang melanda bangsa kita, bukanlah sinyal untuk berleha-leha, melainkan sebuah pintu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam generasi kita dengan cara-cara yang baik pula. Untuk itu kehadiran Partai Garuda Nusantara diharapkan bisa menjadi Oase di tengah hausnya rakyat akan keadilan dan kesejahteraan.

Penulis :

JERMIN  YOHANIS  TIRAN

Ketua Divisi Pembinaan Organisasi

DPP Partai Garuda Nusantara

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*