Wajib Pasang Papan Proyek, Melanggar Kontraktor Dapat Sanksi!

foto, proyek jalan belum dipungsikan sudah rusak

Kubu Raya-megapolitan.com– Pembangunan Infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya. Bagaimana tidak reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi,kolusi dan nepotisme ( KKN ) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,

Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek,sesuai dengan prinsip transparansi anggaran

.Seperti tidak adanya papan proyek pada program pembangunan di desa Sui Ambangah Kec.Sui  Raya.Kab.Kubu Raya. Kalimantan Barat. Dan disinyalir campuran semen dan pasir tidak sesuai dan tidak pakai batu campuran kerikil dan dikerjakan secara manual di buktikan dengan baru satu minggu selesai dibangun belum di pungsikan sudah hancur sejauh ini pantauan tim AWI dilapangan hingga saat ini tidak terlihat papan pengumuman proyek tersebut dan rencana kelanjutan perbaikan proyek tersebut

Padahal transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya dimulai sejak awal sampai ahir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek

foto jalan belum dipungsikan sudah rusak

Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No.14 tentang keterbukaan informasi public selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparasi program Pemerintah

, Kewajiban memasang plang papan nama tersebut tertuang dalam peraturan Presiden ( Perpres ) No.54. tahun 2010 dan Perpres tahun No.70. tahun 2012 selain itu ada permen PU No.12 tahun 2014 tentang pembanguna drainase kota,Infra struktur jalan dan proyek irigasi.Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan nama Proyek

Secara Khusus, pemasangan papan nama proyek diatur kembali oleh Gubernur setempat dalam bentuk peraturan Gubernur yang diatur antara lain..berisi informasi tentang nomor dan tanggal IMB,lokasi kegiatan pembangunan,jenis kegiatan,data teknis bangunan,identitas pemilik,perencana,pengawas dan pelaksana pembangunan

Berarti jika dilapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan Papan Pengumuman Proyek, sudah jelas melanggar peraturan. Bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal

( H.ABD.FI’LIH/ketua DPD AWI.Kalbar )

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*