Lemahnya Pengawasan Dari Disdikbud Kota Pontianak ‘Lalai’, Awasi Rehabilitasi Sekolah SDN 26 Pontianak Tenggara

Dok. tim saat minta karifikasi

Pontianak, megapolitan.com-– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak,  terkesan lalai lakukan pengawasan sejumlah kegiatan rehabilitasi sekolah sumber APBD Tahun Anggaran 2020 yang dianggap masih amburadul.

Hal itu terungkap dari hasil monitoring Tim Koran Pemberita Korupsi Perwakilan Kalimantan Barat beserta DPD Aliansi Wartawan Indonesia di lapangan, Rabu, 12 Mey  2021.

“Ada yang janggal pada kegiatan pembangunan rehabilitasi prasarana sekolah salah satunya Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Daras Negeri 26 Kecamatan Pontianak ,” ungkap sekretaris DPD AWI Kalimantan Barat, H.M.Ma’ruf.

 “Melihat progres pekerjaan beberapa waktu lalu saat kami survey, terlihat masih jauh dari kata selesai sesuai spesifikasi yang diharapkan. Ada dek prapon yang belum diselesaikan. Sementara, pencairan anggaran sudah tuntas ,masuk ke tahun 2021” tuturnya.

Dia mengungkapkan, dalam papan proyek itu hanya menerangkan perihal jenis kegiatan dan bentuk pekerjaan. Kemudian, nomor kontrak pekerjaan tertera 027/430/PHS/REP/2020. Dengan nilai kontrak 198.800.000, bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja APBD Kota Pontianak, dengan waktu pelaksanaan sejak 16 September 2020.

Belum tahu pasti apakah pekerjaan Rehabilitasi Sekolah di SDN 26 Pontianak Tenggra ini memiliki pengawas yang ditunjuk dari Disdikbud Kota Pontianak atau tidak. Namun, anehnya hal ini terkesan dibiarkan terjadi. Dikhawatirkan lanjut dia, upaya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana sekolah guna menunjang dunia pendidikan tidak terpenuhi sesuai harapan seakan-akan  disepelehkan pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dia menegaskan, pihaknya akan mempersoalkan jika dikemudian hari terjadi hal yang menyimpang terkait program pembangunan rehabilitasi sekolah.

“Kalau pihak pelaksana dalam pekerjaannya tidak maksimal, apakah tindakan ini dibenarkan berdasarkan kontrak kerja. Saya pikir kita semua mengetahui bagaimana susah perjuangan mendapatkan program ini, jangan sampai dianggap biasa saja sama pihak yang tidak bertanggungjawab. Bukan hanya daerah yang rugi tapi juga masyarakat kita,” tegasnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) Kasubag Perencanaan , Herman Eko Wibowo,ST,MT saat dimintai tanggapannya menjelaskan, progres kegiatan pekerjaan di SDN 26 Pontianak Tenggra  itu hampir dipastikan tidak dapat selesai 100 persen hingga saat terakhir kontrak pekerjaan yang ditetapkan.Mengingat kekurangan dana yang ada

Dia mengatakan, terkait hal ini pihaknya masih berkomitmen untuk menyelesaikan pada tahun 2021 mendatang, dan akan menganggarkan kembali untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas 

Saat tim meminta data RAB, Bowo menyarankan agar membuat surat permohonan  resmi ke Disdikbud Kota Pontianak.

 “Hari ini APIP turun, jadi kami membayar pekerjaan sesuai dengan rekomendasi APIP,” jelasnya.

Sebelum menutup pembahasan terkait kegiatan yang bersumber dari anggaran DAK APBN tahun 2020 itu. bukan rana pekerjaannya untuk lebih jelas silahkan hubungi pihak PPKnya,

Ditempat berbeda, Pelaksana Januardi saat dijumpai pada senin 5/7/21, menegaskan, pihaknya sudah melakukan kegiatan sesuai prosedur dan kontrak kerjasama.

“Saya sudah memberikan yang terbaik saat pelaksaan kegiatan di SDN 26 Pontianak Tenggara, bukannya pihak kami tidak mau menyelesaikan hingga keseluruhan, akan tetapi kontrak kerja kami hanya sampai pada 2 lokal saja, namun atap sudah semua, karena yang paling genting adalah bocor, maka kami utamakan pengerjaannya,” Ungkap Januardi

Hingga berita ini diturunkan Bowo selaku PPTK  belum memberikan menjawab surat klarifikasi tertulisnya .(BSGTim)

Laporan: Budhi Sugito Gautama, S.I.P

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*